KOMPAS.com – Jawa Tengah (Jateng) kini bukan lagi sekadar lumbung pangan, tetapi mulai memantapkan posisinya sebagai “raksasa” industri baru di Indonesia.
Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2025 yang mencapai 5,37 persen.
Di balik angka impresif tersebut, terdapat kontribusi nyata dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Ali Said mengatakan, KEK dan KI berkontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 1,87 persen.
Kontribusi tersebut terdiri dari KEK sebesar 0,98 persen dengan nilai Rp 4,86 triliun dan KI sebesar 0,89 persen atau sekitar Rp 4,43 triliun.
Baca juga: Pemprov Jateng Tegaskan Pergerakan Tanah di Tegal Bukan Likuifaksi, Begini Penjelasannya
Ali menyebut capaian itu cukup besar terhadap perekonomian, terlebih karena dihitung dari industri yang sudah beroperasi.
“Ada juga yang belum beroperasi secara penuh sehingga ke depannya saya kira akan lebih besar lagi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (12/2/2026).
Hal itu disampaikan Ali dalam audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (11/2/2026).
Adapun kontribusi KEK dan KI terhadap industri pengolahan sebesar 3,70 persen, dengan rincian 2,33 persen dari KEK senilai Rp 3,86 triliun dan 1,37 persen dari KI senilai Rp 2,26 triliun.
Industri pengolahan sendiri menjadi kategori dengan kontribusi terbesar di Jateng pada 2025, yakni 33,38 persen.
“Kami akan data secara rutin setiap triwulan untuk mendukung PDRB Jateng ,” kata Ali.
Baca juga: Hasil Investigasi Pemprov Jateng, Tanah Bergerak di Tegal karena Fenomena Creeping
Pada kesempatan itu, Ali juga meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terkait rencana sensus ekonomi yang akan dilaksanakan pada Mei-Juli 2026.
Sensus tersebut akan memotret daya saing usaha di Jateng, memetakan perekonomian wilayah, mengkaji ekonomi lingkungan dan ekonomi hijau, perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta kontribusinya terhadap perekonomian.
“Ada juga persoalan yang dihadapi dunia usaha. Itu beberapa isu yang akan dilakukan dalam sensus ekonomi 2026,” kata Ali.
Baca juga: Pasien Gagal Ginjal Tak Bisa Cuci Darah Pakai BPJS PBI, Ombudsman Jateng Buka Posko Aduan
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi selama ini telah mendorong para bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mengembangkan kawasan ekonomi dan kawasan industri baru di daerah masing-masing.
Beberapa daerah telah merespons dengan menyiapkan potensi kawasan ekonomi dan kawasan industri baru, antara lain Kabupaten Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, dan Rembang.
“Potensinya besar dan banyak yang harus dikerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan untuk investasi sehingga dapat mendorong perekonomian,” kata Luthfi.
Terkait sensus ekonomi, dia menegaskan Pemprov Jateng akan mendukung penuh pelaksanaannya.
Ia juga akan berkomunikasi dengan bupati dan wali kota serta pelaku usaha agar terbuka dalam memberikan data.
Luthfi menambahkan, pendataan dan evaluasi yang dilakukan BPS di seluruh sektor sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan.
Baca juga: Alasan Gubernur Jateng Larang Sawah Dilindungi Diubah Jadi Koperasi Merah Putih
“Nanti kami akan kasih arahan kepada kabupaten/kota untuk mendukung penuh sensus ekonomi 2026,” tandasnya.
Adapun jumlah perusahaan atau usaha yang berpartisipasi dalam pendataan KEK dan KI di Jateng pada triwulan IV-2025, antara lain 109 perusahaan di KEK Kendal, 48 perusahaan di KEK Indutropilolis Batang, 47 perusahaan Kawasan Industri Candi Semarang, 31 perusahaan di Kawasan Industri Terboyo Semarang, dan 24 perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang.
Selain itu, terdapat 17 perusahaan di Bukit Semarang Baru (BSB) Industrial Park, 12 perusahaan di Jateng Land Park Sayung Demak, 5 perusahaan di Batang Industrial Park, serta 3 perusahaan di kawasan lainnya, yakni Kawasan Industri Cipta dan LIK Bugangan Baru Semarang.
